Jakarta, PINews.com - Setelah melalui perdebatan dan pro kontra diseluruh lapisan masyarakat akhirnya para wakil rakyat melalui rapat paripurna DPR RI menyetujui RUU Pilkada dengan opsi pilkada dikembalikan pada DPRD setelah diputuskan melalui mekanisme voting di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat dinihari.
Dilansir dari kantor berita Antara, hasil voting tersebut dimenangkan oleh fraksi-fraksi dalam koalisi merah putih dengan jumlah suara sebanyak 226, sedangkan fraksi-fraksi dalam koalisi hebat dengan tambahan 17 suara dari fraksi Partai Golkar dan Fraksi Demokrat akhirnya memperoleh 135 suara.
Pimpinan rapat paripurna menetapkan hanya dua opsi untuk divoting, yakni opsi pertama pilkada secara langsung serta opsi kedua pilkada dikembalikan ke DPRD.
Priyo Budi Santoso yang berasal dari Fraksi Partai Golkar memulai voting dengan meminta kepada anggota Fraksi Partai Golkar untuk menunjukkan pilihannya. "Anggota Fraksi Partai Golkar yang memilih opsi pertama yakni pilkada secara langsung silakan berdiri," kata.
Sebanyak 11 anggota langsung berdiri. Priyo pun menjadi kaget karena sejumlah politisi senior Partai Golkar tampak berdiri. Kemudian, anggota Fraksi Partai Golkar yang memilih opsi dua yakni dikembalikan kepada DPRD sebanyak 73 anggota.
Selanjutnya, Priyo meminta kepada anggota Fraksi PDI perjuangan yang memilih opsi pertama. Seorang saksi menyebut 88 dan saksi lainnya menyebut 89, sehingga Priyo meminta dihitung ulang.
"Tolong dihitung ulang, karena satu suara pun akan menentukan kemenangan," katanya. Ketika dihitung ulang Priyo menyebut jumlahnya 88 anggota.
Selanjutnya, anggota dari tiga fraksi seluruhnya memilih opsi kedua, yakni Fraksi PKS 55 anggota, Fraksi PAN 44 anggota, dan Fraksi PPP 32 anggota.
Selanjutnya, sebanyak 20 anggota Fraksi PKB memilih opsi pertama, sebanyak 22 anggota Fraksi Gerindra memilih opsi kedua, dan 10 anggota Fraksi Hanura memilih opsi pertama. Dalam ruangan rapat paripurna masih ada enam anggota Fraksi Partai Demokrat yang bertahan, dan mereka memilih opsi pertama.
Ketika petugas dari Sekretariat Jenderal DPR RI dan sejumlah anggota yang menjadi saksi selesai menghitung, waktu sudah menunjukkan pukul 01.40 WIB.
Dengan adanya keputusan ini tentu peta perpolitikan Indonesia dijamin tidak serta merta meredup atau dingin. Justru panasnya politik di tanah air diperkirakan akan terus terjadi pasca Pilpres. Koalisi merah putih yang menguasai hampir seluruh parlemen daerah tentu tidak akan tinggal diam dan akan menjadi oposisi, diseluruh pemerintahan daerah di tanah air.
Artinya pemerintahan Jokowi – JK nantinya akan menemuni banyak rintangan ketika ingin melakukan kebijakan yang dinilai tidak sepaham dengan koalisi yang menguasai parlemen.
Keputusan Pilkada melalui DPRD juga dinilai berbagai pihak sebagai kemunduran dari suatu demokrasi yang sudah terbangun. Namun bagaimanapun itu, masyarakat sudah sepatutnya menyerahkan keputusan kepada DPRD. Masyakat masih dapat dan memang harus mengawasi kinerja wakil mereka baik di parlemen pusat maupun daera.
