Jika Tidak Didukung Parlemen, Ini Langkah Yang Harus Diambil Jokowi Menurut Pengamat
Credit by: Ilustrasi Jokowi dan DPR (PIN)

Jakarta, PINews.com - Nico Harjanto, Pengamat politik Populi Center, menyarankan kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla menerapkan minimum winning coalition. Langkah itu mesti dilakukan agar pemerintahan yang baru tidak tersandera secara politik oleh parlemen yang dikuasai Koalisi Merah Putih. Salah satu wujudnya adalah dengan segera menutup pintu koalisi.

Nico menjelaskan bahwa minimum winning coalition merupakan koalisi yang terdiri dari sedikit partai politik. "Koalisi ini, dijamin lebih bebas dari politik sandera-menyandera serta lebih luwes menentukan kebijakan," Nico menjelaskan seperti dilansir dari Kompas.

Nico Harjanto,"Kalau pemerintahan Jokowi-JK inginnya cepat bekerja mewujudkan janji, maka seharusnya berupaya adanya minimum winning coalition supaya tidak tersandera politik DPR yang telah dikuasai KMP (Koalisi Merah Putih).

Yang terjadi sekarang ini, lanjut Nico, kubu Jokowi-JK terkesan mengemis-ngemis kepada partai di Koalisi Merah Putih untuk bergabung dengannya. Kondisi tersebut, ujar dia, akan meningkatkan posisi tawar Koalisi Merah Putih atas Jokowi-JK dan memperlemah posisi Jokowi-JK.

Nico mengkhawatirkan kondisi tawar-menawar tersebut akan menggerus prinsip "tanpa transaksi atau jatah-menjatah menteri" Jokowi demi mendapatkan dukungan dari partai yang sebelumnya ada di Koalisi Merah Putih.

Oleh karena itu, Nico berpendapat langkah politik yang tegas untuk menutup pintu koalisi bisa menjadi salah satu cara menaikkan posisi tawar Jokowi-JK atas Koalisi Merah Putih. "Ini mungkin insentifnya mahal ke depan. Tapi, ini jauh lebih menjanjikan bagi Jokowi-JK yang sudah punya prinsip presidensial," lanjut dia.

Nico pun mengatakan bahwa kunci terpenting adalah program-program pemerintah Jokowi-JK harus populer di mata publik. Dengan demikian, ganjalan apa pun dari Koalisi Merah Putih tidak akan berimbas pada penurunan kepercayaan publik kepada pemerintah karena ada pemahaman publik bahwa program yang tidak berhasil itu bukan kesalahan pemerintah.

Editor: Rio