Jakarta,IPNews - Pemerintah terus mendorong pemanfaatan gas untuk transportasi. Ini dilakukan untuk menekan konsumsi BBM di sektor transportasi. Saat ini data menyebutkan konsumsi BBM untuk sektor ini masih 13% dari total konsumsi nasional.
Kondisi ini menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar harus segera diselesaikan pemerintah. Program konversi BBM ke gas harus menjadi program prioritas sesuai Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional.
"Untuk mendukung konversi ini, kami harus menyiapkan infrastruktur dan distribusi. Produsen mobil juga kami ajak berpartisipasi, baik membuat converter kit untuk gas atau menggunakan yang kita sediakan,” kata Arcandra di kawasan Monas, Jakarta, Senin (13/3).
Tidak hanya Wakil Menteri juga meminta seluruh kementerian dan lembaga ikut berpartisipasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam mensukseskan program konversi BBM ke gas.
Sebagai landas hukumnya, Kementrian ESDM tengah menyiapkan regulasi baru agar program konversi BBM ke gas bisa dilakukan dengan cepat. "Kami sedang merancang Permen (Peraturan menteri) baru, setiap SPBU harus menyediakan dispenser untuk gas," ungkap Arcandra.
Dari sisi infrastruktur sampai per akhir 2016, jumlah SPBU Pertamina di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 5.348 unit. Dan untuk kesiapan pasokan gas dua perusahaan gas nasional yakni PT Pertamina Gas dan PT Perusahaan Gas Nasional digandeng untuk menyediakan gas.
Kementerian ESDM juga akan membagian konverter kit secara gratis kepada 5.000 pemilik kendaraan yang dibiayai oleh APBN. “Kementerian ESDM akan mendorong swasta untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG),” jelasnya lagi .
Sementara Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja menjelaskan saat ini permennya sedang di bahas. "Nanti SPBU di daerah tertentu yang sudah ada infrastruktur gas diwajibkan ada satu dispenser gas. Tidak harus ada pipa gas, bisa juga dibawa pakai MRU. Untuk si pengusaha SPBU, kami hitung margin di gasnya supaya ekonomis," terangnya.
