Jakarta, PINews.com - Belum juga memerintah, namun pemerintahan Joko Widodo sudah dianggap sebelah mata untuk urusan kecukupan kuota BBM bersubsidi yang dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) sebesar 47 kilo liter (kl).
Pertumbuhan jumlah kendaraan merupakan faktor utama akan membengkaknya konsumsi BBM subsidi pada masa yang akan datang. "Tidak, kita tidak bisa menahan growth pertumbuhan tidak bisa kita lawan selama ekonomi kita baik," kata Andy Noorsaman, Kepala BPH Migas.
Salah satu cara yang diusulkan Andy adalah, pemerintah dan parlemen nantinya harus membuat regulasi baru dalam hal pengaturan BBM bersubsidi.
"Biasa business as ussual bisa 49 juta kilo liter," kata Andy. “Kalau kuota BBM 46-47 harus ada aturan tambahan yang segmented, termasuk tambahan, kita lihat , bisa mengusulkan yang membuat kebijakan pemerintah, Ditjen Migas Kemenkeu," pungkasnya.
