Puluhan Tahun Beroperasi, Freeport Hanya Bayar Royalti 1 Persen ke Indonesia
Credit by: Pnambangan Freeport (Ist)

Jakarta, PINews.com – siapa yang tidak mengenal Freeport. Sebuah perusahaan tambang yang bisa dibilang terbesar di Indonesia beroperasi menggerus kekayaan tanah Papua selama puluhan tahun. Meskipun terus mendapatkan protes atas kerjasama dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu, selama ini Freeport dan pemerintah selalu menggadangkan bahwa kerjasama yang sudah terjalin selama bertahun-tahun diantaranya keduanya membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia khususnya Papua.

Akan tetapi ungakapn tersebut hanyalah sebuah mimpi disiang bolong, akrena pada kenyatannya rakyat Papua yang merupakan pemilik asli dari kekayaan alam Papua tidak mendapatkan manfaat apapun dari kerjasama tersebut.

Beragam penelitian menunjukkan bahwa bangsa Indonesialah yang dirugikan dari kerjasama itu. Menurut perhitungan Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), negara merugi hingga US$ 256 juta, akibat PT Freeport Indonesia (TPFI) hanya membayar royalti sebesar 1 persen.

"Perhitungan IHCS dari tahun 2003-2010, kerugian negara karena PTFI hanya membayar royalti emas 1 persen adalah sebesar US$ 256 juta," kata Gunawan, Ketua Eksekutif IHCS, di Jakarta, Senin (9/6).

Sedangkan akibat molornya renegosiasi Kontrak Karya PT FI, sesuai perhitungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), negara merugi sebesar US$ 169 juta dolar per tahun. PT FI setuju divestasi saham sebesar 30% kepada Pemerintah, pemda, BUMN atau BUMD.

Seharusnya, tandas Gunawan, untuk mengukur besaran saham pemerintah atau pemda dan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN-BUMD) adalah agar fungsi pengelolaan dari hak menguasai negara bisa berjalan.

"Saham juga seharusnya diberikan kepada suku-suku di Papua yang tanah ulayatnya masuk wilayah kontrak karya sebagai wujud dari rekognisi hak-hak masyarakat adat," tandas Gunawan.

Ia menuturkan, kontrak karya PT FI berakhir pada 2021, namun akan diperpanjang hingga tahun 2041 yang akan diteken pada 2019. Kesepakatan ini akan tertuang dalam MoU yang akan diteken sebelum masa Pemerintah Presiden SBY berakhir.

Menurut Sukhyar, DirJend Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jumat (6/6), perjanjian ini menjadi bagian tak terpisahkan, mengikat dua belah pihak, yakni Indonesia dan Freeport dan merupakan bagian dari amandemen kontrak.

Namun demikian, tandas Gunawan, amandemen kontrak merupakan bagian dari renegosiasi kontrak karya dan yang harus dinggat, bahwa renegosiasi kontrak karya berbeda sekedar perpanjangan kontrak.

Ketika fungsi pengaturan, yakni penyusunan produk hukum terkait pertambangan dan fungsi pengurusan (pemberian kontrak pertambangan) sudah dijalankan, bukan berarti hak menguasai negara berhenti.

Akan tetapi, tegasnya, ketika fungsi pengawasan menunjukan bahwa kontrak karya tidak melindungi tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka fungsi pengurusan dari hak menguasai negara dijalankan melalui renegosiasi.

Sekadar perpanjangan kontrak terlihat dari kenaikan royalti emas 1 persen menjadi 3,75 persen. PT FI meminta agar kenaikan royalti berlaku setelah perpanjangan kontrak. Padahal royalti emas 3, 75 % diatur sejak terbitnya PP 45 Tahun 2003.

 

Editor: Rio Indrawan