Jakarta, PINews.com -Peristiwa pembunuhan yang dilakukan Kelompok Separatis Papua (KSP) terhadap 31 orang pekerja PT Istaka Karya (Persero) menurut Presiden Joko Widodo tidak mengganggu komitmen pemerintah untuk membangun Papua.
“Proyek pembangunan akan terus berlanjut. Kita tidak akan takut oleh hal-hal seperti itu," ujar Presiden, di Jakarta.
Pekerja yang menjadi korban penembakan sedang membangun Jembatan Kali Aorak (KM 102+525) dan Jembatan Kali Yigi (KM 103+975) di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Kedua jembatan merupakan bagian dari Trans Papua segmen 5 yakni ruas Wamena – Habema – Mugi - Kenyam – Batas Batu - Mumugu dengan panjang 278,6 km.
Berdasarkan informasi dari Humas Polda Papua, Senin (3/12), peristiwa penembakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada Minggu (2/12). Mengenai jumlah pekerja yang meninggal dunia, mengalami luka-luka dan selamat, masih menunggu konfirmasi dari pihak Kepolisian dan TNI.
Menyikapi hal tersebut diatas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku terkejut dan sangat menyesalkan terjadinya kembali tindakan penembakan terhadap para pekerja konstruksi pembangunan Jembatan Kali Yigi dan Jembatan Kali Aurak pada Ruas Wamena – Habema – Kenyam – Batas Batu - Mumugu. “Kami menyampaikan dukacita yang mendalam kepada keluarga para korban penembakan dari PT Istaka Karya dimaksud,” tegasnya.
Basuki mengatakan pembangunan ruas Wamena – Habema – Mugi - Kenyam – Batas Batu - Mumugu merupakan prioritas program dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagai implementasi visi Nawacita “Membangun dari Pinggiran". Presiden pernah melakukan kunjungan kerja untuk memantau langsung progres pembangunan jalan pada ruas tersebut pada tanggal 10 Mei 2017, serta menugaskan Kementerian PUPR untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan pada ruas tersebut.
“Pembangunan jalan dan jembatan pada ruas ini telah lama ditunggu oleh masyarakat setempat dan oleh karenanya sangat didukung oleh masyarakat Papua karena menjadi jalur terdekat dari Pelabuhan Mumugu dengan penduduk di kawasan Pegunungan Tengah. Keberadaan jalan tersebut sangat vital untuk mengurangi biaya logistik dan menurunkan tingkat kemahalan di kawasan Pegunungan Tengah, Papua,” tutur Basuki.
Antara kurun waktu 2016 hingga 2019, kata dia, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Papua, Ditjen Bina Marga telah memprogramkan pembangunan 35 jembatan pada ruas Wamena – Habema - Mugi – Kenyam – Batas Batu - Mumugu untuk melengkapi prasarana jalan yang telah tersambung seluruhnya dengan rincian sebanyak 14 jembatan dikerjakan oleh PT Istaka Karya dengan nilai kontrak Rp184 miliar dimana progresnya 11 jembatan sedang dalam pelaksanaan, 3 jembatan akan mulai dikerjakan pada 2019.
Selanjutnya, 21 jembatan dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya dengan nilai kontrak Rp 246,8 miliar dimana progresnya 5 jembatan sudah selesai (Jembatan Gat III, Gat II, Arwana, Merek dan Wusi), sedangkan 9 jembatan sedang dalam pelaksanaan (a.l Kali Kotek I, Kali Wolgilik, Kali Jun, Kali Labi, Kali Abeak, Kali Simal, Kali Moit, Kali Dumit dan Kali Rora). Namun sejak 4 bulan yang lalu telah dihentikan karena adanya korban/gangguan keamanan yang serius. 7 jembatan akan mulai dikerjakan pada 2019; Tanpa adanya jembatan, para pengguna jalan harus melintas sungai pada ruas ini. Saat ini progres pembangunan 35 jembatan tersebut sudah selesai 70%.
Mempertimbangkan situasi terkin, Basuki mengatakan mulai Selasa (4/12) pihaknya akan menghentikan sementara kontrak pembangunan jembatan pada ruas Wamena – Habema – Mugi – Kenyam – Batas Batu - Mumugu dan akan dilanjutkan kembali pekerjaannya sesuai rekomendasi dari pihak TNI dan Polri.
“Untuk itu, kami mendukung sepenuhnya upaya dan langkah cepat aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk menemukan dan menindak tegas para pelaku sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi para staf, kontraktor maupun konsultan yang bekerja untuk dan atas nama Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk membangun infrastruktur demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan di Papua.
