Sukabumi, PINews.com - Politik di Jawa Barat bergerak sangat dinamis. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jawa Barat mencabut dukungan terhadap pasangan Dedi Mizwar-Ahmad Syaikhu sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2018-2023.
"Ada beberapa kesepakatan yang dilanggar khususnya Dedi Mizwar (Demiz), seperti Demiz melanggar komitmennya menjadi kader Partai Gerindra. Tetapi, kenyataannya yang bersangkutan lebih memilih menjadi kader Partai Demokrat," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jabar Mulyadi di Sukabumi, Senin.
Dia melanjutkan, awalnya Demiz siap untuk menjadi kader partai besutan Prabowo Subianto ini tetapi sebulan kemudian malah beralih ke Partai Demokrat. Sehingga dirinya melapor langsung ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo untuk mencabut dukungan terhadap pasangan ini.
Menurutnya, partainya pada pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak 2018 mendatang agar seluruh calonnya merupakan kader Gerindra. Sehingga parameter tersebut dilanggar oleh Demiz yang akhirnya ia sepakat untuk mencabut dukungan tersebut. Jadi sudah jelas parameternya harus kader, sehingga saat Dedi tidak memiliki syarat tersebut maka pihaknya menganggap Wakil Gubernur Jabar tersebut tidak lagi masuk radar atau bidikan partai berlambang kepala burung garuda tersebut.
"Partai Gerindra melihat pilkada ini merupakan bidikan "antara" karena tujuan akhirnya adalah Pemilihan Presiden RI 2019. Jadi artinya setiap bangunan koalisi itu harus berorientasi kepada pilpres," tambahnya seperti dikutip Antaranews.com.
Mulyadi mengatakan pihaknya akan membangun poros baru di Jabar dengan pemahaman dari formulasi koalisi dan Pilpres 2019. Jadi setiap kader harus memahami setiap potensi kandidat yang akan maju di pilkada ini. "Partai kami terbuka untuk koalisi dengan siapapun yang terpenting setiap calonnya mempunyai komitmen," katanya.
Di tempat terpisah, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar berharap seluruh pihak dapat mewujudkan Pilkada serentak 2018 sebagai sebuah pesta demokrasi yang menyenangkan. "Pilkada harus sebagai pesta demokrasi yang bisa dinikmati," ujar Deddy Mizwar dalam acara expert meeting bertajuk "Menyongsong Pilkada Serentak yang Berkualitas di Lumbung Suara" yang diselenggarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Senin.
Deddy Mizwar yang juga akan maju sebagai calon gubernur Jawa Barat 2018 itu mengatakan Pilkada Jawa Barat 2018 harus dapat mengambil peran sebagai tolok ukur pilkada berkualitas. Oleh karena itu dia berharap tidak ada praktik memecah belah dalam Pilkada serentak 2018. "Para petinggi partai dapat memberikan contoh yang baik kepada publik agar pesta demokrasi dapat berjalan baik," katanya.
Deddy juga menyampaikan bahwa saat ini partisipasi publik dalam pemilihan kepala daerah sudah semakin baik. Dia berharap masyarakat juga dapat semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan politik yang terjadi dalam pemilihan umum.
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan pilkada serentak gelombang ketiga yang akan berlangsung pada 2018 akan mencerminkan kualitas demokrasi Indonesia. Sebab dalam Pilkada serentak 2018 terdapat tiga daerah yang selama ini memiliki jumlah pemilih suara terbesar di Indonesia yakni provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Alumnus Australian National University (ANU) itu mengatakan bahwa beberapa provinsi di Pulau Jawa merupakan wilayah utama strategis dan menjadi lumbung suara sehingga Pilkada serentak 2018 akan menjadi arena yang diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan politik.
Menurut Firman, Pilkada serentak 2018 khususnya di daerah lumbung suara, seharusnya meningkat kualitasnya dibandingkan pilkada serentak sebelumnya tahun 2015 dan 2017. Peningkatan kualitas diperlukan agar konsolidasi demokrasi di daerah bisa berlangsung dengan baik dan berdampak positif terhadap pencapaian pemerintah daerah.
