Manila, PINews.com - Indonesia menyampaikan keprihatinannya atas terjadinya krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar. ASEAN tidak dapat berdiam diri atas terjadinya krisis tersebut, karena krisis ini tidak saja menjadi perhatian negara-negara anggota ASEAN namun juga dunia.
“Kita harus bergerak bersama. Myanmar tidak boleh tinggal. ASEAN juga tidak boleh tinggal diam,” kata Presiden Joko Widodo, saat berbicara pada Pleno KTT ke-31 ASEAN yang diselenggarakan di Philippines International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Senin (13/11) siang.
Untuk mengatasi krisis kemanusiaan ini harus ada kepercayaan dan solidaritas di antara negara-negara anggota ASEAN. Semakin lama masalah ini dibiarkan maka akan berdampak pada keamanan dan stabilitas kawasan termasuk munculnya radikalisme dan perdagangan manusia.
Indonesia, menurut Presiden Jokowi, telah turut membantu mengatasi krisis kemanusiaan tersebut dengan berkontribusi memberikan bantuan kemanusiaan. Indonesia bahkan telah menyampaikan usulan formula 4+1 untuk Rakhine, termasuk mendukung implementasi rekomendasi mantan Sekjen PBB Kofi Annan.
Presiden menegaskan Indonesia juga mencatat pidato “Report to the People” dari State Counsellor Myanmar, Aung San Suu Kyi. Presiden mengharapkan agar tiga butir dalam pidato tersebut, yaitu: patriasi dan bantuan kemanusiaan; pemukiman kembali dan rehabilitasi; dan pembangunan dan kedamaian dalam jangka panjang dapat diimplementasikan. “Indonesia mengharapkan pembicaraan antara Bangladesh dan Myanmar mengenai repatriasi dapat segera diselesaikan dan diimplementasikan,” ujar Presiden.
Presiden Jokowi juga berharap agar The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre) dapat diberikan akses secara penuh untuk dapat membantu. Ia meyakini, kegiatan AHA Centre di Myanmar akan baik bagi Myanmar dan bagi ASEAN.
Di akhir pidatonya, Presiden menegaskan sekali lagi bahwa krisis kemanusiaan di Rakhine State perlu segera diselesaikan, dan akan baik jika ASEAN menjadi bagian penyelesaian masalah.
Kita harus buktikan kepada masyarakat kita dan dunia bahwa kita mampu menangani masalah kita,” tegas Presiden Jokowi.
Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Seskab Pramono Anung, Menlu Retno Marsudi, Mendag Enggartiasto Lukita, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.
Pembebasan Marawi
Sementara itu, saat memberikan sambutan pada pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31 ASEAN, di Philippines International Convention Center (PICC), Manila, Senin (13/11) pagi, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengawali pidatonya dengan menyinggung keberhasilan pasukan Pemerintah Filipina membebaskan kota Marawi dari cengkeraman kelompok teroris beberapa waktu lalu.
“Lebih dari seminggu yang lalu, pasukan pemerintah Filipina telah membebaskan kota Marawi dari kelompok teroris,” kata Presiden Duterte seraya menekankan, bahwa tugas pemerintahnya sekarang adalah membantu warga Marawi bangkit kembali ke kehidupan normal.
Duterte menyampaikan ucapan terima kasih kasih kepada mitra internasional yang telah memberikan bantuan dalam menghadapi situasi di kota Marawi, beberapa waktu lalu.
Ia menyebut negara-negara di ASEAN yang telah memberikan dukungan dengan mengirimkan barang-barang bantuan untuk warga Marawi yang telah kehilangan tempat tinggi, disamping juga memberikan dukungan untuk memperkuat pasukan pemerintah Filipina saat membebaskan Marawi.
Hikmah di balik ini semua, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengingatkan, perlunya ASEAN dan negara-negara mitranya untuk membicarakan masalah kepentingan regional dan internasional.
“Masalah terorisme dan ekstremisme membahayakan perdamaian, stabilitas, dan keamanan wilayah karena perlakuan mereka tidak mengenal batas,” tegas Duterte.
Masalah lain yang tidak kalah penting, menurut Duterte, adalah perampokan bajak laut dan perampokan bersenjata di laut yang terus berkembang, dan telah mengganggu stabilitas perdagangan regional dan global.
Selain itu, Duterte juga mengingatkan, bahwa ancaman perdagangan narkoba ilegal terus membahayakan struktur masyarakat.
Isu-isu ini yang tidak kalah penting, menurut Presiden Filipina itu, adalah isu-isu keamanan non tradisional lainnya yang mengganggu pertumbuhan ekonomi, integritas, dan yang lebih penting, keselamatan warga ASEAN.
Namun Duterte meyakini, dalam beberapa hari mendatang, kita akan melihat kemajuan dalam pembahasan di ASEAN mengenai bentuk kerja sama yang harus dikembangkan, termasuk juga pembahasan yang dilakukan ASEAN dengan mitranya, seperti ASEAN Plus Three dan East Asia Summit.
Dalam kesempatan itu, Presiden Rodrigo Duterte dengan senang hati mengumumkan bahwa negara-negara anggota ASEAN telah mencapai kesepakatan mengenai perlindungan dan promosi hak-hak pekerja migran.
“Saya akan bergabung dengan para pemimpin ASEAN lainnya besok dalam menandatangani dokumen penting ini yang akan memperkuat perlindungan sosial, mengakses keadilan, perlakuan yang manusiawi dan adil, dan akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat,” ungkap Duterte.
Pembukaan KTT ke-31 ASEAN itu dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam, PM Laos Thongloun Sisoulith, PM Malaysia Najib Razak, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Thailand Prayut Chan-o-cha, PM Vietnam Nguyen Xuan Phuc, dan State Counselor Myanmar Aung San Suu Kyi.
Selain itu, sejumlah pemimpin dunia hadir dalam kesempatan ini diantaranya: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, PM Jepang Shinzo Abe, PM India Narendra Modi, PM Kanada Justin Trudeau, PM Tiongkok Li Keqiang, PM Rusia Dmitry Medvedev, PM Selandia Baru Jacinda Ardern, dan Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-In.
