Jakarta-PINews.com. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan urbanisasi harusnya tidak dilihat sebagai masalah tetapi peluang. Bahkan urbanisasi harus dilihat sebagai mesih pertumbuhan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan spasial, mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan mendorong tanggungjawab sosial.
Menurutnya fenomena urbanisasi terjadi dengan laju yang cukup tinggi di Indonesia. Untuk itu Ia mengajak semua elemen untuk menjawab tantanga urbanisasi dengan rencana tata kota dan program pembiayaan perkotaan yang baik. “Kita pun perlu terus mengikuti perkembangan teknologi dan budaya. Jika dahulu budaya belanja masyarakat melalui toko-toko di supermarket, namun sekarang telah bergeser menjadi budaya belanja online. Ke depannya, urbanisasi perlu kita jawab dengan tepat dan bijak,”kata Menteri Basuki pada acara Diskusi Panel Hari Habitat dan Hari Kota Dunia 2017 di Jakarta, Senin (30/10/2017). .
Menurutnya setiap tahunnya permasalahan perkotaan selalu berkembang salah satunya karena perkembangan budaya dan teknologi yang terus berubah. Perkembangan itu harus selalu diikuti melalui intelectual exercises yngg tidak pernah berhenti, salah satunya melalui diskusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan sehingga didapatkan berbagai masukan untuk formulasi kebijakan dan program penataan perkotaan. Perlu kesabaran dalam upaya kita menata kota.
Ia pun menegaskan tanpa perencanaan yang baik untuk menghadapi tingkat urbanisasi masyarakat yang tinggi akan mengakibatkan pelayanan prasarana dan sarana tidak seimbang dengan jumlah penduduk.
Permasalahan ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan kumuh di perkotaan. Untuk menangani permukiman kumuh di wilayah perkotaan, Kementerian PUPR sendiri telah melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di 269 Kabupaten/Kota melalui pendanaan PLN (World Bank dan Islamic Development Bank), APBN, APBD dan pelibatan masyarakat.
Menteri Basuki menjelaskan dari target pengentasan kawasan kumuh seluas 38.431 hektar di wilayah perkotaan, dari tahun 2015 hingga tahun 2017 kemajuan kawasan kumuh yang ditangani sudah mencapai 6.763 hektar. Diperkirakan akan mencapai 9.974 hektar pada akhir tahun 2019. Dari beberapa kota yang terlihat signifikan perubahannya diantaranya Jogjakarta, Surabaya, Balikpapan, Pontianak dan Semarang.
“Memang tidak mudah untuk menangani masalah kawasan kumuh perkotaan, karena tidak hanya masalah ke-Cipta Karya-an, tetapi perbaikan kawasan juga harus diikuti dengan penyediaan rumah bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah, contohnya di Kampung Nelayan Tambak Lorok Semarang kita perbaiki dengan teknologi rumah apung.
“Selain itu, dalam rangka mengurangi kekumuhan kita juga menormalisasi Banjir Kanal Timur Semarang, mengadakan perbaikan drainase dan sanitasi sehingga kawasan kumuh berubah menjadi lebih layak huni,”pungkasnya.
