Jakarta-PINews.com-Pemerintah menaruh perhatian yang serius pada pengembangan energi baru dan terbarukan. Meski demikian salah satu yang menjadi tantangan bagi pengembangan EBT adalah menjadikannya kompetitif dengan sumber energi lain dari sisi harga. Harus diakui sejauh ini energi berbasis EBT masih lebih mahal dibanding sumber energi berbasis fosil.
Menteri Jonan saat membuka Seminar dan Pameran EBT beberapa waktu lalu mengatakan hal itu. “Bauran energi harus tercapai dengan catatan pemenuhan keekonomian harus terjangkau. Saya yakin ke depan harga EBT akan kompetitif," kata Jonan.
Dalam kesempatan itu, Ia bercerita tentang investor yang mempresentasikan rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga arus lau di selat Larantuka, Nusa Tenggara Timur. "Saya tanya harganya berapa, kalau US$ 16 sen/kWh silahkan pulang lagi aja. Kalau (harganya) dibawah USD 10 sen/kWh kita bisa diskusi, coba dicek secara teknis dan teknologi, dan ternyata hari Selasa kemarin (12/9) mereka balik dan menawarkan kembali dengan harga US$ 7,18 sen/kWh. Nah, kalau (harga) US$ 7,18 sen/kWh untuk 25 MW saya jamin PLN akan beli," terang Jonan.
Pemerintah telah menetapkan target pada 2025 komposisi EBT dalam bauran energi sebesar 23%. Sejauh ini menurutnya Pemerintah konsisten untuk terus memaksimalkan pemanfaatan EBT yang ekonomis. "Selama 10 bulan saya disini (Kementerian ESDM), sudah 700 MW (PPA) ditandatangani untuk pembangkit EBT," tandasnya.
Sementara di tahun 2017 ini Pemerintah sedang gencar meningkatkan akses energi dan kehandalannya pasokan diseluruh pelosok Indonesia, baik berupa peningkatan rasio elektrifikasi dan peningkatan kapasitas energi di sektor EBT. "Arahan Presiden Joko Widodo ada 3 hal yang harus dipenuhi, yaitu ketersediaan listrik, distribusi dan harga terjangkau," jelas Jonan.
Untuk mendorong penggunaan energi bersih, Pemerintah tidak pernah mengurangi komitmennya dalam pengembangan EBT, sesuai dengan komitmen Presiden pada COP 21 di Paris. Untuk itu, dalam penyelenggaraan tahun ini, IndoEBTKE ConEx in conjunction with Bali Clean Energy Forum (BCEF) mengambil tema "Renewable Energy is a Solution for Energy Security and Paris Agreement".
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan beberapa penandatanganan kesepakatan mulai dari Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia tentang Solar Fotovoltaik pada Atap Bangunan Baru Perumahan.
Kemudian penandatanganan Kerjasama Pendanaan untuk Pengembangan Wilayah Kerja Panasbumi (WKP) antara PT. PLN (Persero) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tentang Kerja Sama Pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP).
Lalu ada kerjasama Riset, Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Panas Bumi antara Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, Trisakti, PT PLN (Persero), dan PT Geodipa Energi (Persero);
Dan penandatangan kerjasama antara Balitbang Kementerian ESDM dengan China National Petroleum Corporation tentang Percepatan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral di Indonesia.
