Credit by: setkab.go.id

Jakarta, PINews.com - Sekretaris Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Sesmenkop UKM) Agus Muharram menegaskan, bahwa pembangunan koperasi menjadi tugas seluruh kementerian atau lembaga (K/L). Hal ini karena koperasi merupakan salah satu dari 3 (tiga) kekuatan ekonomi Indonesia di luar swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kontribusi koperasi sebagai lembaga terhadap PDB Nasional meningkat dari 1,7% tahun 2013 menjadi 3,99% pada tahun 2016. Hal ini merupakan capaian selama 3 tahun pemerintah Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, ” kata Agus saat memberikan sambutan dalam acara Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), di Auditorium Kemenkop UKM, Jakarta..

Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop UKM Melyadi Sembiring menyampaikan, bahwa koperasi yang aktif sebanyak 152.555 sedangkan yang tidak aktif 56.771 berdasarkan data Online Data System 7 Agustus 2017.

“Anggota koperasi mencapai 26.989.570 orang, jumlah manajer 23.135, karyawan 347.839 orang,” tambah Melyadi.

Kontribusi anggota koperasi terhadap PDB Nasional, menurut Melyadi, tahun 2013 13,56% sedangkan tahun 2017 sebesar 24,70%. Ia menambahkan bahwa rasio kewirausahaan mengalami peningkatan yakni dari 1,55% di tahun 2013 menjadi 3,01% di tahun 2016.

“Reformasi koperasi sudah dilakukan yakni dengan melakukan rehabilitasi (pembaharuan organisasi), reorientasi (mengubah paradigma), dan pengembangan (bertahap dan terukur),” ungkap Melyadi.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti menambahkan bahwa koperasi sejak 72 tahun lalu telah berkembang dan mampu memberikan lapangan kerja serta kemanfaatan bagi masyarakat.

“Capaian yang telah dilakukan oleh Kemenkop UKM apabila tidak disampaikan ke masyarakat maka tidak akan diketahui hasilnya,” tambah Niken.

Koperasi dan UKM, lanjut Niken, perlu didorong untuk menjadi digital karena pelanggan atau anggota tidak akan terbatas ruang dan waktu. “Tugas Humas untuk menyampaikan tentang koperasi dan UKM melalui bidang usaha yang dilakukan,” tambah Dirjen IKP.

Kampanye dan counter berita negatif, lanjut Niken, menjadi tugas dari Humas Pemerintah agar informasi yang belum tepat tidak sampai ke masyarakat.

Dalam acara yang mengangkat tema, “Peran Koperasi dalam Inovasi Peningkatan Pemerataan,” kali ini, turut dihadiri oleh Duta Koperasi Deddy ‘Miing’ Gumelar, Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop UKM Melyadi Sembiring, dan perwakilan dari Humas Kementerian/Lembaga serta TNI/Polri.

Editor: HAR