Jakarta-PINews.com. Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam membangun Papua. Langkah ini dianggap tepat karena pulau di ujung timur Indonesia ini karena memiliki potensi yang luar biasa. Gabungan Pelaksana Kontsruksi Indonesia (Gapensi) menilai langkah ini sudah tepat sehingga menghimbau semua pihak mendukung keseriusan Presiden Joko Widodo untuk membangun Papua. Gapensi menilai pembangunan infrastruktur di Papua sudah tertinggal selama tiga dekade. “Niat baik dan rencana Presiden membangun Papua jangan sampai dipolitisir. Kebijakan beliau sudah tepat yakni membangun infrastruktur secara masif di Papua guna mengejar ketertinggalan,”demikian kata Sekjen Gabungan Pelaksana Kontsruksi Indonesia (Gapensi) H.Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Selasa (1/8) .
Andi menegaskan membangun Papua memang membutuhkan biaya besar, sebab itu upaya pemerintah pusat mencari dana baik melalui meningkatkan utang dan improvisasi sumber keuangan lainnya tidak perlu dipermasalahkan. “Apalagi untuk sektor-sektor produktif misalnya pembangunan infrastruktur di Papua. Lagi pula rasionya masih aman terhadap PDB (Product Bomestik Bruto),” tandas Andi..
Andi mensinyalir ada pihak yang ingin Papua tetap berada dalam keterbelakangan dan berusaha menghambat pembiayaan infrastruktur. Sebab itu, Andi yang juga pengusaha asal Papua ini mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya rencana besar pemerintah mengejar pembangunan infrastruktur Papua.”Sebab kalau infrastruktur jadi semua, harga-harga bisa turun. Kita orang Papua bisa menikmati apa artinya kemerdekaan,” ujar Andi.
Sebagaimana diketahui pemerintahan Jokowi mengalokasikan dana tidak sedikit untuk pembangunan infrastruktur di Papua. Untuk pembangunan Jalan Trans Papua saja, sepanjang tahun lalu, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 2,15 triliun, yang terdiri dari Rp 739 miliar untuk perawatan atau preservasi jalan sepanjang 1.719,46 km, Rp 834,8 miliar untuk pembangunan jalan baru 151,34 km, dan pembangunan jembatan sebesar Rp 579,4 miliar.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selasa (1/8/2017), alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di Papua dari bidang PUPR tahun ini meningkat lagi. Alokasi anggaran untuk Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) di 2017 mencapai Rp 7,6 triliun, naik tipis dari 2016 sebesar Rp 7,59 triliun. Anggaran pembangunan Jalan Trans Papua tahun ini pun dinaikkan. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan jalan Trans Papua tahun ini mencapai Rp 3,4 triliun. Dari uang itu, Rp 1 triliun digunakan untuk pembangunan jalan di Papua Barat dan Rp 2,4 triliun lainnya untuk Papua
Hal ini guna menembus 112 kilometer (km) jalan yang belum tembus, sehingga pada akhir tahun nanti angka jalan yang belum tembus tinggal 366,2 km dan bakal dituntaskan hingga akhir 2018 mendatang. Pembangunan infrastruktur di Papua juga termasuk merevitalisasi dan membangun bandara-bandara.
Pemerintah juga membangun Bandara Domine Eduard Osok (DEO) di Sorong, Papua Barat saja, dengan total anggaran yang digunakan yaitu sekitar Rp 236 miliar yang bersumber dari APBN. Selain itu terdapat proyek Bandara Nop Goliat Dekai di Yahukimo dengan anggaran Rp 231 miliar, Bandara Wamena Rp 200 miliar, dan Bandara Utarom Rp 75,5 miliar.
Sebagaimana diketahui, pada 2017, pemerintah mengalokasikan total belanja infrastruktur secara nasional sebesar Rp 387 triliun dan sebesar Rp101,4 triliun dikelola oleh Kementerian PUPR. Kementerian PUPR melakukan pelelangan dini sejak tahun lalu dan hasilnya hingga Januari 2017 sebanyak 2.768 paket telah terkontrak dengan nilai Rp41,4 triliun
