Jakarta-PINews.com- Empat perusahaan bekerjasama pembangunan proyek pembangkit listrik di Meulaboh, Nanggro Aceh Daruusalam. Ketiga perusahaan tersebut yakni, PT PLN (Persero), Konsorsium China Overseas Investment, PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan PT Sumber Daya Sewatama. Penandatanganan kerjasama Power Purchase Agreement (PPA) untuk pembangkit listrik swasta berkapasitas 2x200 MW tersebut berlangsung di Jakarta, (26/05).
Nantinya, listrik yang dihasilkan dari pembangkit di Meulaboh ini akan disalaurkan ke sistem kelistrikan Sumatera melalui jaringan transmisi 275 kilo Volt (kV) ke Gardu Induk PLN di Nagan Raya. Nantinya pembangkit ini berfungsi sebagai pemikul beban dasar (base load) dengan Availibility Factor sebesar 80% per tahun.
Konsorsium akan mendirikan perusahaan Special Purpose Company (SPC) yang dikhususkan untuk mengembangkan proyek ini. Proyek PLTU Meulaboh ini merupakan proyek yang dilaksanakan dengan skema Build Own Operate Transfer BOOT tanpa penjaminan dari Pemerintah Republik Indonesia. Untuk pendanaan proyek, selain dari ekuitas konsorsium sendiri, juga akan diupayakan dari pinjaman dalam/luar negeri.
“Pekerjaan konstruksi PLTU Meulaboh diperkirakan memakan waktu 39 (tiga puluh sembilan) bulan sejak tanggal efektif PPA. COD (Commercial Operation Date) dijadwalkan pada pertengahan tahun 2020, namun Konsorsium akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk mencapai COD lebih cepat dari waktu yang ditargetkan,” demikian keterangan pers dari PT PLN (Persero).
Pembangkit ini akan mensuplai energi listrik ke sistem Sumatera sebesar ±2.803 Giga Watt hour (GWh) setiap tahun selama masa kontrak 25 tahun. Proyek PLTU Meulaboh ini diperkirakan akan menelan total biaya sekitar USD 600 Juta.
Masih menurut keterangan pers tersebut, secara keekonomian, PLTU Meulaboh layak untuk dibangun dimana apabila dibandingkan dengan Biaya Pokok Produksi (BPP) pembangkitan setempat maka proyek ini akan memberikan penghematan sekitar Rp 2 Triliun per-tahun.
Secara sistem, Proyek ini diperlukan untuk memperkuat sistem kelistrikan di Sumatera khususnya Wilayah NAD terutama dalam rangka mengatasi masalah defisit daya. Untuk mempertahankan kondisi lingkungan, maka Konsorsium juga diwajibkan untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka memenuhi standar lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku.[]
