Credit by: kemendag
Jakarta, PINews.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengumpulkan pada Kepala Dinas Propinsi yang membidangi perdagangan seluruh Indonesia dalam Rapat Koordinasi (Rakor). Kegiatan ini dilakukan untuk memantau dan memastikan ketersediaan stok, kelancaran distribusi dan stabilitas harga bahan pokok menjelang puasa dan lebaran 2017/1438 H.
“Ini tujuan untuk mengantisipasi menjelang Puasa dan hari raya Lebaran tahun ini. Dari sini kita bisa lihat berapa jumlah kebutuhan dan berapa stoknya. Kita ingin mengantisipasi sampai setidaknya akhir bulan Juni. Kita harus tahu bahwa stok itu tersedia. Tetapi kalau pun tidak maka kita harus tahu kebutuhannya,”k ata Menteri Enggartiasto, di Jakarta, Rabu (22/3).
Dari rapat koordinasi yang dilaksanakan tersebut ada beberapa wilayah yang kelebihan pasokan. Namun ada beberapa wilayah yang juga kekurangan. “Tadi misalnya disampaikan Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai stok berlebih untuk beras. Tetapi ada propinsi yang kekurangan beras,” terang Menteri Enggartiasto.
Dalam rakor tersebut dibahas identifikasi ketersediaan pasokan dan harga barang kebutuhan pokok di tingkat nasional dan daerah. Serta identifikasi kesiapan pemerintah daerah untuk menghindari terjadinya kekurangan pasokan, ganguan distribusi dan aksi spekulasi atau penimbunan barang kebutuhan pokok secara tidak wajar di daerah masing-masing.
Menteri juga menjelaskan ke depan Pemerintah akan menyederhanakan distribusi. Distributor beras jika hendak membeli beras dari Sulawesi Selatan untuk kemudian di jual ke Kalimantan atau Sumatera maka tidak perlu berasnya dibawa ke Jakarta untuk kemudian dikirim ke pasar.
“Barang itu tidak usah dikirim ke Jakarta tetapi bisa langsung ke lokasi. Perusahaan hanya mengirim berita elektroniknya saja. Selisihnya itu bisa dipakai untuk mengurangi harga,” tutur Enggartiasto.
Menteri Enggartiasto menegaskan Pemerintah perlu mengantisipasi ketersediaan karena kalau tidak dipersiapkan dari sekarang dikhawatirkan pada saatnya barang tidak tersedia. “Sumatera Selatan misalnya sudah mengingatkan bahwa jalan trans sumatera saat ini sedang rusak maka pasokan ke daerah tersebut harus sejak awal. Saya akan koordinasi dengan PU untuk menanyakan kapan kira-kira selesai perbaikan jalan tersebut,” jelasnya.
Untuk memastikan lagi dalam waktu dekat pejabat eselon I Kementrian Perdagangan akan bertemu dengan para distributor di 34 propinsi.
“Minggu depan kami akan bagi seluruh eselon 1 untuk turun ke-34 Propinsi dan bertemu dengan para distributor besar di wilayah tersebut untuk bahan pokok. Saya juga akan turun ke beberapa Propinsi yang dianggap kritis. Kemudian ada beberapa pertemuan lagi memantau pasokan dan harga,” ungkapnya.
Kementrian Perdagangan juga akan mengeluarkan Permedag terkait distributor. “Segera tetapi saya masih harus izin dahulu ke Kemenko Perekonomian. Dan Surat resmi sudah saya sampaikan. Isinya agar para distributor mendaftar sebagai salah satu syarat bisa melakukan pekerjaannya,”tandasnya.
Menteri menegaskan bahwa pendaftaran tersebut tidak dipungut biaya dan tidak perlu segala macam persyaratan dan hanya tinggal mendaftar. Kemudian memberitahukan lokasi gudangnya dan melaporkan stok.
“Dengan demikian kita bisa mengetahui dan menguasai dengan baik stok barang itu berapa banyak. Itu kewajiban kalau perusahaannya tidak mau patut dicurigai. Transparansi dalam perdagangan menjadi sangat penting,” tandas Menteri.
Menteri pun memastikan bahwa distributor tidak perlu takut melaporkan stok meski dalam jumlah besar dan tidak perlu ada khawatir laporkan jumlah stok karena tidak masuk dalam penimbunan. Saat ini Kementrian Perdagangan telah membangun sistem informasi harga dan pasokan yang terintegrasi. Hingga saat ini telah dilakukan pemantauan pemantauan harga pokok dan barang penting di 84 pasar rakyat serta pasokan cabe dan bawang merah di 10 pasar induk dan 6 sentra produksi.
“Harga barang pokok dalam sebulan terakhir relatif stabil bahkan cenderung turun. Kami akan terus memastikan harga barang pokok tetap stabil dan pasokan terjadi,” kata Mendag.
Selain itu Kemendag juga akan memanfaatkan Sistem Informasi Perdagangan Antar Pulau (SIPAP) untuk implementasi program tol laut.
Editor: HAR
