Sumsel Permudah Perizinan Investasi
Credit by: ilustrasi

Palembang, PINews – Provinsi Sumatera Selatan siap mendukung pemerintah pusat dalam mempermudah memberikan izin investasi dan perpajakan kepada investor nasional yang hendak berinvestasi.

Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ishak Mekki memiliki beberapa peluang investasi yang prioritaskan mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, Jalan Toll, Kereta Api, PLTU dan berbagai peluang investasi lainnya.

“Jika ingin berinvestasi di Sumsel banyak daya tariknya, dan Sumsel sendiri berkomitmen dan bertekat meningkatkan investasi dengan berbagai trobosan seperti mempermudah proses perizinan investor dan memaksimalkan pelayanan perizinan satu pintu," terangnya dalam membuka kegiatan forum investasi infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Provinsi Sumsel 2017, Senin (27/2).

Menurutnya kegiatan ini sangat penting karena dimasa yang sulit saat ini, pembangunan infrastruktur sangat diperlukan peran serta pihak swasta melalui investasi.Selain itu, sosialisasi melalui forum ini akan memberikan pemahaman yang lebih akurat terkait penanaman modal di Sumsel.

Dia menjelaskan sebenarnya tidak ada kekhawatiran dari para investor jika ingin menanamkan modal di Sumsel.Pasalnya, segala kemudahan diberikan bagi investor mulai dari perizinan hingga pengurangan pajak.

Selain itu, sistem perizinan sendiri transpaaran dan terukur, jadi tidak ada lagi kekhawatiran investor, semua akan kita jamin.

Ketua DPRD Provinsi Sumsel H.M. Giri Ramanda mengatakan, Sumsel memiliki Perda Nomor 8 tahun 2011 yang harus dipenuhi para investor ketika ingin menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah.

Menurutnya, sangat diharapkan selain persyaratan yang menjadi kelengkapan dalam Perda tersebut juga disertai proposal investasi yang menggambarkan apa yang akan didapat Pemerintah Sumsel melalui kerjasama itu.

"Tentu kita tidak mau memberikan hak kepada pihak swasta untuk berinfestasi, tanpa memberikan keuntungan yang jelas kepada pemerintah Sumsel, karena ini menyangkut aset yang dimiliki pemerintah," ujarnya.[iw]

 

Editor: iw