Jakarta, PINews.com - Utang luar negeri (ULN) Indonesia ternyata kini sudah mencapai Rp 4.200 triliun, hal ini mendapatkan tanggapan serius dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Menurut KAMMI, membengkaknya utang Indonesia menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo terang-terangan tidak tepati janjinya saat kampanye yakni mengurangi utang luar negeri.
“Jokowi pernah berkata akan mengoptimalkan APBN secara efisien dan tepat sasaran, dimana uang yang ada saja yang dibelanjakan tanpa adanya tambahan utang luar negeri. Tapi data yang ada memperlihatkan bahwa rezim Jokowi telah menambah utang luar negeri pemerintah sebesar hampir Rp 600 triliun," kata Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PP KAMMI, Adhe Nuansa Wibisono di Jakarta (13/6).
Dengan total ULN sebesar Rp 4200 triliun dan penerimaan APBN hanya sekitar Rp 1.800 triliun maka diperkirakan sebagian besar penerimaan pajak Indonesia habis digunakan untuk membayar cicilan pokok utang dan bunga yang jatuh tempo pada setiap tahunnya.
Selain itu, ULN juga sebagai alat para asing untuk memperkuat dominasi menguasai sumber daya alam Indonesia, dalam kata lain ULN tersebut dijadikan alat pukul oleh negara pemberi pinjaman untuk mendikte negara pengutang seperti Indonesia.
Untuk itu Wibisono mendesak Jokowi untuk menghentikan kebijakan utang luar negerinya karena mengancam kedaulatan ekonomi nasional.
“Jika utang luar negeri dijadikan sandaran utama sumber pembangunan infrastruktur, maka Indonesia akan selalu menjadi negara yang bergantung di bawah kendali negara asing atau lembaga internasional pemberi utang, hal ini tentu mengancam kedaulatan ekonomi kita," pangkasnya.
- Pertamina Fasilitasi Sertifikasi Halal dan HaKI untuk Genjot Daya Saing UMKM
- Kabar Gembira, Produksi Minyak Pertamina Diawal Tahun Tembus 553,67 Ribu Barel Per Hari
- Kiprah 17 Tahun Pertamina Drilling Membantu Pencapaian Produksi Migas Nasional
- Ini Inisiatif Pertamina Drilling untuk mengurangi Emisi Karbon
