Jakarta, PINews.com - Indonesia akan menyuarakan reformasi di PBB dan posisi setara bagi semua anggotanya alias tidak ada hak veto, caranya dengan mengajukan diri kembali menjadi anggota Dewan Keamanan PBB.
Lobi-lobi untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Kemanan PBB akan dimulai pada tahun ini hingga 2019 nanti saat pemilihan anggota berlangsung.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mengungkapkan kehadiran Indonesia sebagai DK PBB sangat diperlukan untuk mengaspirasikan suara reformasi PBB sekaligus menjalankan amanat UUD 1945.
“Dengan kita masuk sebagai anggota DK PBB maka kita menjadi bagian negara yang ikut mengambil kebijakan," kata Wapres seperti dilansir dari kantor berita Antara.
PBB menurut Jusuf Kalla bisa menjadi wahana promosi untuk menjaga perdamaian dunia, keadilan dan HAM.
