Terkait Pemblokiran 22 Situs Islam, MUI : Pemerintah Jangan Bergaya Represif
Credit by: Ketua MUI, Din Syamsuddin (Ist)

Jakarta, PINews.com - Komentar pedas kepada pemerintah disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin. Menurut Din sikap pemerintah yang memblokir 22 situs Islam jelas tergesa-gesa dan justru bisa melahirkan radikal itu sendiri.

“Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) tidak bisa main gitu terus. Memblokir situs hanya akan menumbuhkan radikalisme karena ada unsur kekecewaan. Bisa jadi tadinya cuma 22 diblokir kemudian tumbuh situs baru menjadi 22 ribu," kata Din di Jakarta, Selasa, seperti dikutip dari kantor berita Antara.

Lebih lanjut din menambahkan, tidak adanya konsultasi, ataupun teguran terlebih dahulu adalah bentuk tergesa-gesanya pemerintah.

Menurut Din, 22 situs yang diblolkir merupakan situs silam beraliran moderat bukan radikal yang selama ini dituduhkan oleh BNPT. Ia juga menegaskan masih banyak situs yang kontennya jelas-jelas negatif tapi masih dibiarkan beredar di masyarkat.

"Banyak situs berkonten negatif lainnya yang perlu ditindak. Ada beberapa situs juga yang menyerang Islam yang perlu ditindak. Ada juga situs provokatif dan situs porno lainnya," tambahnya.

Din berharap pemerintah tidak menjadi pemerintahan bergaya represif. “Tidak ada salahnya dipanggil dulu kemudian ditindak. Jangan rusak harmoni di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, banyak kalangan selain MUI juga menyesalkan tindakan pemerintah dan BNPT yang memblokir 22 situs Islam tanpa adanya pemberitahuan atau peneguran terlebih dahulu.

Selain itu, yang paling disayangkan adalah tidak adanya indikator yang jelas tentang tolak ukur radikal yang dituduhkan kepada 22 situs yang diblokir.

Editor: RI