Credit by: Ilustrasi
Jakarta, PINews.com - Kasus Bioremediasi yang dituduhkan terhadap karyawan dan kontraktor Chevron membuat resah seluruh karyawan migas di lapangan. Keresahan karyawan di lapagan akan mengganggu jalannya aktivitas mereka. Padahal, produksi, sangat tergantung pada kenyamanan profesional migas dalam menjalankan pekerjaan mereka.
“Kalau kerja tidak tenang, resah, akan berpengaruh terhadap semua. Apalagi kalau sudah melaksanakan dengan benar sesuai prosedur, tetapi oleh penegak hukum dianggap berasalah. Keresahan akan menjalan ke mana-mana,” ujat Ketua IATMI, Bambang Ismanto. Ia mengakui keresahan dialami oleh 9.000 anggota IATMI yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia dan dunia.
Dampaknya, profesional migas enggan bekerja di industri migas dalam negeri dan lebih memilih untuk menjalankan profesionalisme mereka di perusahaan-perusahaan minyak di luar negeri. Saat ini, setidaknya terdapat 400 profesional migas yang memilih bekerja di luar negeri, seperti di Qatar, Rumania, Bahkan sampai Kepulaauan Sakarin yang diperebutkan Jepang dan Rusia. “Indonesia kehilangan tenaga terampil sehingga harus mendatang tenaga asing yang gajinya mahal,” ujar Bambang.
Ia menyebutkan kasus bioremediasi memperburuk kepastian hukum di Indonesia . Dengan tidak adanya kepastian hukum, menurut Bambang. investasi di sektor migas akan mengalami penurunan langsung ataupun tidak langsung. Padahal, bagi investor, kepastian hukum merupakan syarat mutlak karena pentingnya aspek ini. Kehadiran investor masih sangat dibutuhkan, apalagi dalam 10 tahun terakhir, belum ada lagi penemuan sumber minyak baru yang besar. “Kepasdtian hukum merupakan syarat nomor nol,“ ujar Bambang.
Bambang menyebutkan tantangan industri migas ke depan jauh lebih berat. Karena sumber-sumber minyak kini sudah mulai susah. Kalaupun ada, lokasinya berada di laut dalam dan di Indonesia bagian timur dengan kondisi infrastruktur yang sangat minim, membutuhkan investasi yang lebih besar dan teknologi yang lebih canggih.
Editor: RI
