Bersepakat Dengan Pemerintah Freeport Akan Beroperasi Hingga 2041

Penulis: Alamsyah - Waktu: Rabu, 30 Agustus 2017 - 12:41 PM
Credit by: bisnis.com

Jakarta-PINews.com,- Freeport-McMoran, induk perusahaan PT Freeport Indonesia (PTFI) telah melakukan pertemuan dengan pemerintah Indonesia (Selasa, 29/08). Dalam pertemuan tersebut, pihak Freeport diwakili oleh Richard C. Adkerson, Presiden dan Chief Executive Officer  sementara dari Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (MESDM) Ignasius Jonan.  

Dari pertemuan tersebut, didapatkan beberapa kesepakatan, diantaranya;  Freeport akan mengubah kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana kewajiban yang tertera dalam UU Minerba nomor 4 tahun 2009. Dengan mengubah statusnya tersebut, Freeport meminta hakl operasi jangka panjang hingga 2041.

Dalam kesepakatan tersebut juga disebutkan bahwa pemerintah Indonesia, akan memberikan jaminan kepastian fiskal dan hukum selama jangka waktu IUPK tersebut. Selain itu, Freeport juga berkomitmen akan menyanggupi untuk membangun smelter baru di Indonesia dalam lima tahun.

Poin terakhir dari pertemuan tersebut, Freeport-McMoran (FCX), induk perusahaan PT Freeport Indonesia, akan melakukan divestasi kepemilikannnya di PTFI, berdasarkan harga pasar yang wajar, sehingga kepemilikan Indonesia saham Indonesia di PTFI mencapai 51 persen.

“Jadwal dan proses divestasi sedang dibahas bersama Pemerintah. Divestasi ini akan diatur sehingga FCX akan tetap memegang kendali atas operasi dan tata-kelola PTFI,” demikian penjelasan dalam keterangan pers yang dikirim ke media.

 Richard C. Adkerson,  mengaku gembira dengna kesepakatan yang sudah dihasilkan dengan pemerintah Indonesia. Kesepakatan tersebut memberikan dukungan terhadap kegiatan operasi jangka panjang Freeport di Indonesia (Papua).

“Tercapainya kesepahaman mengenai struktur kesepakatan bersama merupakan hal yang signifikan dan positif bagi seluruh pemangku kepentingan. Pekerjaan penting masih harus dilakukan untuk mendokumentasikan kesepakatan ini, dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan dokumentasi tersebut sesegera mungkin di tahun 2017,” demikian jelas Adkerson.

 

Editor: