Jakarta, PINews.com - Pengamat energi, Kurtubi mengatakan keberadaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas, menurutnya telah merugikan negara.
Politisi dari Partai NasDem itu pun mengaku mendukung penuh langkah pemerintah, yang akan pembubaran SKK Migas karena selama ini keberadaannya berdampak buruk pada pendapatan negara di sektor migas.
Kurtubi mengaku, pernyataannya ini diutarakannya berdasar pada proses penjualan minyak dan gas bumi diberikan kepada pihak ketiga, sehingga membuat pendapatan negara tidak maksimal karena ada sejumlah oknum yang mengambil keuntungan pribadinya dari mekanisme tersebut.
"Menurut saya, Pemerintah seharusnya mengembalikan lagi pengelolaan migas ke badan usaha milik negara, yaitu Pertamina, agar proses pengelolaan serta pengawasan bisa lebih dilakukan secara efisien," kata Kurtubi di Jakarta, Jumat (19/9).
Kurtubi mengaku hal tersebut sudah sesuai dengan tugas Pertamina sebagai pengelola dan penjual migas yang didapat dari bumi Indonesia. Sehingga, keuntungan dari penjualan migas itu seutuhnya akan masuk ke negara tanpa perlu adanya bantuan tak berarti dari pihak ketiga yang hanya ingin mengambil keuntungan pribadi.
Dirinya pun berharap, pemerintah Jokowi-JK yang baru nanti bisa bertindak lebih tegas dari pemerintahan sebelumnya tegas, sehingga pembenahan sektor migas di Indonesia bukan hanya menghapus SKK Migas atau membuat satuan kerja sejenisnya, namun juga dalam memberikan wewenang terkait pengelolaan migas di Indonesia.
"Kalau mau dilakukan perubahan secara menyeluruh, ya memang harus begitu. Karena ini kan demi kepentingan bersama bangsa Indonesia, dalam mengedepankan kepentingan atas nama Bangsa, dan keuntungan dari hasil sumber daya alam asli dari bumi Indonesia ini," kata Kurtubi.
