Yogyakarta, PINews.com - Dalam kurun waktu seminggu terkahir masyarakat Indonesia dibuat was-was dengan ketidak pastian tersedianya BBM. Pertamina sebagai penyedia produsen , sempat memutuskan untuk membatasi kuota BBM bersubsidi di SPBU. Keputusan ini berimbas dengan paniknya masyarakat serta menimbulkan kelangkaan di sebagian SPBU di tanah air.
Belum genap seminggu, keputusan pembatasan BBM dicabut kembali, namun tetap kelangkaan masih tetap terjadi. Hal ini menunjukkan betapa masyarakat sangat sensitif jika menemui permasalahan BBM. Alasan Pertamina untuk membatasi BBM bersubsidi sendiri adalah untuk menjaga keuangan negara yang terbebani subsidi BBM yang begitu tinggi. Upaya untuk menaikan hargapun ditolak mentah-mentah sebagian besar masyarakat dan wakilnya di parlemen.
Permasalahan harga BBM selalu menjadi polemik disetiap pemerintahan, termasuk pemerintahan Joko Widodo nantinya, karena memang diakui beban subsidi BBM cukup membuat keuangan terkuras. Pakar energi dari Universitas Gadjah Mada Deendarlianto mengungkapkan masyarakat harus memahami tingginya harga minyak mentah di pasar internasional yang dapat memicu membengkaknya subsidi pada tahun berikutnya.
"Dengan tingginya harga minyak internasional, masyarakat juga perlu tahu bahwa kemampuan pemerintah untuk membeli juga terbatas," kata Deendarlianto di Yogyakarta, Jumat, seperti yang dilansir kantor berita Antara.
Menurutnya harga minyak dunia saat ini telah mencapai 100 dollar per barel, itu artinya satu liter seharusnya dibayar Rp8.400. "Itu masih minyak bumi mentah, kalau sudah diolah, tentunya memerlukan tambahan paling tidak Rp2.000 per liter," kata dia.
Dengan tingginya harga minyak internasional saat ini maka kemampuan pemerintah untuk membeli juga terbatas. "Artinya, dengan subsidi Rp400 triliun yang dikeluarkan pemerintah, maka untuk memenuhi kuota BBM di 33 provinsi juga terbatas," katanya.
Selain mengurangi subsidi, kata dia, pemerintah juga perlu mendorong pengoptimalan energi baru terbarukan sebagai energi alternatif. "Misalnya energi baru terbarukan (EBT) yang dilandasi pemanfaatan tenaga surya, serta konvensi BBM ke bahan bakar gas (BBG)," kata dia. Menurut dia, momentum keterbatasan BBM saat ini justru sebaiknya dapat menjadi kesempatan mengurangi subsidi BBM bagi masyarakat.
"Ini adalah momentum untuk mengurangi subsidi BBM, dan masyarakat pun dapat diarahkan menggunakan transportasi publik, dengan meningkatkan pelayanannya," katanya.
